Presiden Jokowi, pemimpin demokratis yang dicari oleh Plato dan John Adams

Oleh Tjan Sie Tek, 21 Juli 2019

A.    Kritikan Plato (sekitar 427-347 SM), filsuf dan ahli matematika Yunani,  tentang demokrasi

Dalam bukunya, “The Republic,” Plato menulis bahwa ada lima jenis pemerintahan: aristrokrasi, yaitu pemerintahan oleh raja yang merangkap filsuf; timokrasi di mana para prajurit berkuasa; oligarki di mana sejumlah orang saja yang berkuasa (biasanya orang kaya); demokrasi di mana mayoritas warga negara berkuasa; dan tirani di mana negara dikuasai oleh seseorang yang tidak patuh hukum.

Di halaman 93-9, dia berpendapat bahwa demokrasi tidak memiliki sosok tertentu, tidak seperti bentuk-bentuk pemerintahan yang lain. Demokrasi memiliki kebebasan sebagai nilai intinya sehingga mengijinkan setiap warga negara hidup sesukanya. Individu demokrasi berciri tiadanya arah tertentu dalam nafsu-nafsunya: kebebasan berbicara, melakukan apa yang benar menurut pendapatnya sendiri dll.

Demokrasi dengan agungnya menginjak-injak semua teori kita yang baik tentang pendidikan karena demokrasi sedikit sekali memperhatikan pendidikan para negarawannya. Demokrasi hanya menuntut satu kecakapan yaitu profesi patriotisme. Demikianlah demokrasi: jenis pemerintahan yang beraneka-ragam, menyenangkan dan mengingkari hukum, yang membagi-bagikan kesetaraan kepada orang-orang yang setara maupun tidak.  

Berbeda dari orang-orang yang lain itu, individu demokrasi tidak memiliki semangat besar yang dominan. Ketiadaan itulah yang mendefinisikan dirinya. Dia tidak bisa membedakan nafsu-nafsu yang perlu (yaitu yang baik) dan yang tidak perlu, yaitu nafsu-nafsu yang dapat menimbulkan kerugian jika seseorang mengejarnya.

Jadi, ia hidup dalam khayalan waktu: kadang-kadang ia suka minum dan kemudian menjadi pantang minum; ia berolah raga di gymnasium atau ia sama sekali tidak melakukan apa pun; atau ia menjadi filsuf atau politisi, lalu menjadi prajurit atau pengusaha. Dengan kata lain, ia memulai setiap hal tetapi tidak berlangsung lama.

Plato melihat bahwa di negeri yang demokratis, para ayah segan mendisiplinkan anak-anak mereka. Bukannya memperbaiki kesalahan-kesalahan para siswa/-i, para guru bahkan menyanjung mereka. Orangtua takut terlihat kosong dan suka berkuasa sehingga bahkan meniru perilaku anak-anak mereka ….

Walaupun penggambaran di atas dianggap oleh generasi-henerasi terdahulu kita sebagai pembesar-besaran secara satir, pemandangan di mana para guru bersikap ABS terhadap para siswa/-i mereka dan para orangtua melenakan anak-anak mereka telah menjadi amat nyata pada jaman sekarang. Ada helicopter parents (orangtua yang berusaha terlalu keras untuk melindungi anak-anak mereka dan mengatur kehidupan mereka bahkan ketika anak-anak mereka telah keluar dari sekolah) dan skandal-skandal penerimaan mahasiswa/-i baru, khususnya di AS baru-baru ini.

Demokrasi timbul dari perbuatan yang keterlaluan, yaitu berlebihannya kekayaan oligarki. Tirani bisa timbul dari perbuatan berlebihan demokrasi, yaitu keblablasannya kebebasan yzang diberikan oleh demokrasi.

B.    Kritikan John Adams (1735-1826), Presiden ke-2 Amerika Serikat

John Adams, yang juga ikut menyusun Pengumuman kemerdekaan AS, UUD AS dan UUD Negeri Bagian Massachusetts pada 1780 dan kelihatannya mewarisi ilmu Plato.

Dari arsip Surat-Surat John dan Abigail Adams, tercatat bahwa John Adam menulis:”Saya tidak berkata bahwa demokrasi telah lebih jahat secara keseluruhan dan juga secara jangka panjang daripada monarki atau aristokrasi. Demokrasi belum pernah dan tidak akan pernah bisa seawet aristokrasi atau monarki melainkan lebih berdarah daripada monarki atau aristokrasi selama demokrasi berjalan…. Ingat bahwa demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menyiakan-nyiakan, melemahkan dan membunuh dirinya ….  Tidak pernah ada demokrasi yang tidak bunuh diri. Sia-sia berkata bahwa demokrasi kurang sombong, kurang congkak, kurang egois, kurang ambisius, atau kurang tamak daripada aristokrasi atau monarki. Keadaan itu sesungguhnya tidak benar dan juga tidak pernah tercatat dalam bagian mana pun dari sejarah. Dalam semua bentuk pemerintahan, nafsu-nafsu yang sama ada dalam semua orang dan ketika tidak dikendalikan, nafsu-nafsu itu menimbulkan akibat-akibat yang sama seperti yang ditimbulkan oleh penipuan, kekerasan dan kekejaman.

Ketika peluang-peluang yang jelas dibukakan di hadapan kesombongan, kecongkakan, ketamakan atau ambisi untuk mendapatkan kepuasan yang mudah, sulit bagi para filsuf yang paling baik budi dan juga moralis yang paling bersungguh-sungguh untuk menolak godaan itu. Orang telah mengalahkan dirinya. Tapi, bangsa dan masyarakat belum pernah.

Apa maksud John Adams?

Di kumpulan suratnya yang berjudul “Discourses on Davila,”  John Adams menjelaskan bahwa demokrasi sebaiknya dikendalikan dan hanya orang-orang yang bermoral dan relijiuslah yang cocok untuk menjadi orang yang demokratis.

Harapannya itu dimasukkan ke dalam UUD Amerika Serikat.

Di surat yang berjudul "Letter of Transmittal to the President of Congress (Surat Kiriman kepada Ketua Kongres)," bertanggal 17 September 1787 dan ditandatangani oleh George Washington, presiden AS yang pertama, , tertera penjelasan tentang pentingnya pembagiaan kekuasaan dan wewenang sehingga tidak satu pun badan pemderintah AS memiliki kekuasaan yang luas. Semua orang yang masuk ke masyarakat harus menyerahkan sebagian dari kebebasan mereka untuk melindungi yang lain. besarnya pengorbanan itu harus benar-benar bergantung pada keadaan dan juga tujuan yang ingin dicapai....

Secara keseluruhan, John Adams mendorong penerapan prinsip checks and balances (prinsip pemerintahan yang berdasarkannya bidang-bidang pemerintahan diberi kekuasaan untuk mengendalikan atau membatasi tindakan oleh bagian-bagian yang lain dan didorong untuk berbagi kekuasaan) terhadap pemerintah maupun individu.

Kesimpulan

Menurut saya, saat ini orang dan pemimpin demokratis tersebut sudah ada di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo.

Semoga bermanfaat dan silakan share dengan semua teman.