education

 dictionary

 

 

business

quotations

 

sworn

translators

 

 

Buddhism

science

Atasi Dampak Pandemi dengan Praktik Ekonomi Pancasila

Oleh Tjan Sie Tek

Masalah ekonomi, misalnya pengangguran, PHK dll. sebaiknya dianggap sebagai soal bangsa.

Saran untuk Praktik Ekonomi Pancasila:

1.    Setiap orang yg terkaya di sebuah RT sebaiknya diminta oleh ketua RT setempat untuk menjadi pelopor pertumbuhan ekonomi warga RT.

2.    Sebagai alternatif, mereka bisa diminta untuk menjadi mentor (penasihat) satu atau dua orang tetangga, yang mereka pilih sendiri, untuk menjadi rekanan atau supplier usaha mereka, atau diperkenalkan kepada sesama pengusaha, atau memulai usaha baru.

3.    Demikian juga untuk setiap RW, kelurahan dan kecamatan. Jadi, akan muncul puluhan atau ratusan ribu pengusaha baru di Nusantara yang diharapkan menyerap jutaan orang tenaga kerja di berbagai bidang.

4.    Tiga orang terkaya di setiap kota, kabupaten dan provinsi sebaiknya oleh walikota, bupati dan gubernur setempat diangkat sebagai penasihat ekonomi masing-masing dgn tugas membantu memakmurkan rakyat setempat.

5.    Di tingkat nasional, 50 orang terkaya se-Indonesia sebaiknya diangkat oleh Presiden sebagai Tim Penggerak Ekonomi Nasional dengan tugas nasional dan internasional (mendorong ekspor, investasi dll). Contoh tugas nasional: membantu menurunkan tingkat bunga kredit kepada UMKM bersama Presiden. Pemerintah bisa mensubsidi bunga kredit UMKM selama 2 tahun ke depan.

6.    Mereka perlu diberi power yang jelas.

7.    Pada Pemda Tingkat I dan II, mereka diberi power untuk usulkan Perda kepada kepala daerah dan/atau DPRD setempat.

7.1          Nama Peraturan itu sebaik mencantumkan nama mereka, misalnya Perda Pinjaman Harsono. Ini akan membuat mereka dan keluarga besar mereka bangga dan bersemangat sehingga mereka akan bersama-sama fokus pada penggerakan UMKM.

8.    Pada tingkat nasional:

Power yang sebaiknya diberikan kepada mereka:

8.1          Merancang peraturan nasional yang pro UMKM agar nantinya bisa mandiri; peraturan itu juga bisa berbentuk peraturan pemerintah agar cukup kuat; jika mungkin, mereka mengusulkan UU Penggerakan Ekonomi Nasional;

8.2          Berkoordinasi langsung dengan Menko Ekonomi;

8.3          Bertemu dengan DPR untuk membahas UU tersebut;

8.4          Dll.

 

9.    Kriteria:

9.1          Mereka sebaiknya bukan anggota partai politik.

9.2          Untuk hindarkan konflik kepentingan, mereka dan keluarganya sd 2 level tidak boleh ikut proyek pemerintah di mana pun.

9.3          Mereka harus tanda tangan dan umumkan pakta integritas.

 

Semoga bermanfaat.