education

 

dictionary

 

translators

 

training

 

 

sworn

 

translators

 

 

Buddhism

 

science

 

You get, or will get,  what you pay for

 Siapa sajakah yang perlu jasa Penerjemah tersumpah?

A. Secara Hukum

 Kewajiban pemakaian bahasa Indonesia diatur oleh:

Kutipan Undang-Undang No. 24/2009 tentang BENDERA, BAHASA dan LAMBANG NEGARA serta LAGU KEBANGSAAN:

Kutipan dari No.24/2016:

Pasal 31: MOU dan Perjanjian yang melibatkan instansi pemerintah, lembaga atau perseorangan swasta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa asing plus bahasa Indonesia.

Pasal 32
(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia.

(2) Bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri.

Pasal 34
Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintahan.

         Pasal 37
(1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia.
 
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan bahasa daerah atau bahasa asing sesuai dengan keperluan.  Brosur dan cara pemakaian produk dan jasa dari luar negeri yang diimporkan dan didearkan di wilayah Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing dan bahasa Indonesia.

UU tersebut telah dilengkapi Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019, yang didasarkan pada  UU tersebut, antara lain Pasal 19, 26 (MOU dan Perjanjian dalam bahasa Indonesia), 27, 29, 30, 35 dan 39 (Informasi tentang Produk dan Jasa yang didearkan di Indonesia wajib dalam Bahasa Indonesia)

B. Penerapan Hukum secara Umum & Kebutuhan berbagai Pihak

1.     Ketika kita berurusan administrative yang membutuhkan dokumen dalam bahasa Indonesia dengan instansi pemerintah, yang mencakup semua kementerian pemerintah dan lembaga (K/L) negara,  dan pejabat negara, misalnya polisi, jaksa, hakim. Jika ada dokumen dalam bahasa asing, misalnya perjanjian jual-beli saham, perjanjian kerja sama, kontrak kerja, akta nikah LN, ijasah LN, mereka mewajibkan kita minta jasa PT untuk menerjemahkannya ke bahasa Indonesia.

Catatan: Penerjemah Tersumpah (PT) juga merangkap sebagai Juru Bahasa (Interpreter) Tersumpah (JBT) ketika penerjemahan lisan diperlukan, misalnya wawancara antara orang asing dan petugas atau pejabat Indonesia.

Berbagai macam pihak yang sedang berurusan dengan instansi penegak hukum, misalnya pengadilan, kepolisian, kejaksaan, juga perlu jasa PT untuk penerjemahan dokumen dll dan JBT ketika ada wawancara, interogasi, tanya-jawab dll secara lisan yang melibatkan orang asing.

Pihak-pihak yang tertera di bawah ini juga sering membutuhkan jasa JBT, baik ketika ada wawancara, perundingan, konferensi, diskusi, perdebatan dll yang dilakukan secara lisan.

2.          Individu dan badan hukum swasta (PT PMDN & PMA, CV)

2.1   Individu Indonesia yang mau studi di LN, misalnya kuliah untuk mendapatkan gelar S1, S2 atau S3 di AS, memerlukan penerjemahan rapor, ijasah dan/atau transkrip akademik mereka ke bahasa Inggeris yang merupakan bahasa resmi AS. Selain AS, Inggeris Raya, Australia, Selandia Baru dan Kanada (di mana Bahasa Inggeris adalah Bahasa resmi mereka; di kanada, ada dua bahasa resmi: Inggeris dan Perancis), negeri-negeri asing seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Jerman, Perancis, Belanda juga menerima dokumen akademis (sekolah, universitas, akademi dll), keperluan imigrasi/PR dan perusahaan (misalnya untuk membuka kantor cabang atau perusahaan anak dll)  dalam bahasa Inggeris.

Catatan: Penerjemah Tersumpah Tjan terdaftar selama lebih daripada 20 tahun  di Kedutaan-Kedutaan Besar AS, Inggeris Raya, Australia, Selandia Baru dan Kanada serta diakui/diterima oleh negeri-negeri lain yang menerima dokumen-dokumen tersebut.

2.2   Individu asing, misalnya yang mau menikah dengan WNI dan mendaftarkan pernikahan mereka di Indonesia, wajib menerjemahkan akta lahir mereka, surat keterangan belum menikah, surat ijin menikah (kadang-kadang) dll yang tertulis dalam bahasa asing, ke bahasa Indonesia.

   2.3   Badan swasta

2.3.1     Perusahaan besar maupun kecil di segala bidang, PMA maupun PMDN, terutama yang punya hubungan dengan usaha atau orang asing dan yang mau go public ataupun sudah:

-        Akta pendirian & akta perubahan;

-        Kontrak kerja;

-        MOU;

-        Perjanjian kerja sama;

-        Perjanjian Jual-beli, ekspor-impor dll;

-        Studi kelayakan (feasibility study);

-        Laporan penelitian tambang, perkebunan dll;

-        Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan usaha masing-masing;

-        Peraturan perusahaan;

-        Perjanjian kerja bersama (PKB);

-        Prosedur, metode, tata cara produksi, pelayanan, pemasaran, penjualan;

-        Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure; SOP);

-        Prospektus penawaran perdana kepada masyarakat (IPO);

-        Laporan tahunan, yang biasanya menckaup laporan keuangan;

-        Laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG);

-        Laporan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR);

-        Dll.

  2.3.2 Pihak perbankan dan kreditur lain yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia  perlu sekali memakai jasa PT ketika membuat perjanjian kredit dll dengan pihak swasta maupun pemerintah jika salah seorang penandatangannya adalah WNA walaupun WNA itu fasih berbahasa Indonesia.     

 2.3.3 Lembaga regional dan internasional dalam bidang-bidang keuangan, pembangunan, pendidikan, kesehatan, teknologi, sosial, riset dll.:

-        Perjanjian kerja sama;

-        Laporan riset, pengembangan dll;

-        Aneka proposal;

-        Dll.

3.3.4 Kesimpulan

Berdasarkan luasnya cakupan kerja PT maupun penerjemah biasa (PB) dan pengalaman professional kami selama sekitar 42 tahun, setiap penerjemah sebaiknya benar-benar belajar terus-menerus agar kualitas terjemahannya semakin baik.

B. Penerjemah & Mutu Terjemahan

I.                Penerjemah

Ada dua golongan: penerjemah tersumpah (PT; sworn translator) dan penerjemah umum (general translator).

1.1          Penerjemah Bersumpah dan

           Penerjemah Tersumpah

1.1.1 Penerjemah Bersumpah

Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 29 tahun 2016, yang sebagian ketentuannya kemudian diubah oleh Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 4 tahun 2019, jabatan, gelar atau sebutan yang umum dipakai adalah Penerjemah Bersumpah (PB).

Terjemahan oleh setiap  diakui dan diperlakukan sebagai terjemahan resmi sehingga secara lengkap PB adalah Penerjemah Resmi & Bersumpah (PRB). Kata “Resmi” juga menunjukkan bahwa Penerjemah Bersumpah diangkat oleh Pemerintah. Mayoritas PRB diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai pejabat, atau pejabat umum negara.yang lengkapnya adalah.

PT adalah penerjemah spesialis bahasa hukum.

Jabatan PT hanya diberikan kepada UKP Bidang Hukum yang mendapatkan Grade A, baik dari bahasa Indonesia ke sebuah bahasa asing, ataupun sebaliknya (disebut sebagai pasangan Bahasa), atau lulus dalam penerjemahan kedua arah (pasangan bahasa Indonesia>< satu bahasa asing).

1.1.2 Penerjemah Tersumpah

Sejak terbitnya kedua peraturan di atas, istilah Penerjemah Bersumpah diubah menjadi Penerjemah Tersumpah (PT).

Silakan baca Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 29/2016 dan No. 4/2019.

Kedua peraturan itu mempertegas bahwa setiap terjemahan oleh PT adalah terjemahan resmi.

1.1.3 Ujian Kualifikasi Penerjemah

1.1.3.1 Sejak tahun 1968, Pemerintah DKI Jakarta melakukan kerja sama dengan Fakultas Sastra [sekarang Fakultas Ilmu Budaya (FIB)] Universitas Indonesia untuk menyelenggarakan Ujian Kualifikasi Penerjemah (UKP). Menurut catatan penulis, tahun 2010 adalah UKP terakhir karena belum ada UKP yang baru.

Sejak 2016, UKP selanjutnya tunduk pada kedua peraturan MenhukHAM di atas.

 1.1.3.2 UKP juga diikuti oleh para penerjemah umum dalam pasangan bahasa yang mereka minati, misalnya Indonesia-Inggeris, Inggeris-Indonesia, Indonesia<>Inggeris, Indonesia-Perancis, Perancis-Indonesia, dalam bidang ekonomi, teknologi dll.. Tetapi, mereka tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PT tanpa memandang grade mana pun yang mereka dapatkan.

1.1.3.3 Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pelaporan dan Pemberhentian Penerjemah Tersumpah

Kedua peraturan MenhukHAM di atas mengatur hal-hal tersebut. Silakan baca selengkapnya di Peraturan Menteri Hukum & HAM No. 29/2016 & No. 4/2019.

1.2 Penerjemah Umum atau Biasa (PB; general translator)

1.2.1 Setiap orang, apa pun latar belakang pendidikan formalnya, bisa menjadi penerjemah umum (PU) sepanjang dipercaya oleh pemakai jasanya, misalnya pribadi, perusahaan, penerbit buku dll.

1.2.2 Penerjemah sebagai Pejabat Fungsional

Pemerintah sudah lama mengkaryakan penerjemah sebagai pejabat fungsional, misalnya di Sekretariat Negara RI. Penerjemah tersebut tidak wajib lulus UKP dan diangkat sebagai PT.

II.              Mutu Terjemahan

2.1          Penerjemah Tersumpah

Karena berpengalaman dalam penerjemahan naskah hukum, secara umum PT menguasai dan berpengalaman tahunan dalam unsur-unsur kebahasaan naskah tersebut.

Di masyarakat umum dan kalangan usaha, hanya terjemahan, terutama di bidang hukum (kontrak dll), bisnis (brosur, company profile, laporan keuangan dll), pendidikan (ijasah, transkrip nilai akademis, imigrasi & catatan sipil (akta lahir, akta nikah dll), oleh PT yang diakui sebagai terjemahan resmi dan bermutu.

Terjemahan oleh PT umumnya dianggap lebih bermutu oleh para pemakainya daripada terjemahan oleh penerjemah biasa sehingga banyak orang minta jasa PT untuk menerjemahkan surat, yang mencakup surat cinta (!!!), email, pesan lewat WA, SMS,  dan dokumen mereka, misalnya dari bahasa Indonesia ke Inggeris atau sebaliknya.

2.2          Penerjemah Umum atau Biasa

Walaupun ada fakta di atas, banyak sekali penerjemah biasa, atau bahkan orang yang tidak berprofesi sebagai penerjemah, sesungguhnya memiliki kemampuan penerjemahan di atas PT. PT pun tidak berarti “penerjemah super hebat.” Setiap PT pasti ada kekurangan dan kelebihannya.

Syarat dan Tata Cara Pengangkatan & Pemberhentian Penerjemah Tersumpah:

1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 29/2016: dan

2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4/2019.